Krisis Ekonomi Uni Eropa (Bagian II: Sebab Musabab Eksternal)

Kontributor: O.N.

Melanjutkan pembahasan tentang krisis ekonomi Uni Eropa, sekarang kita kupas sedikit tentang sebab musabab eksternal yang berpotensi memperburuk krisis di internal Uni Eropa. Adapun factor-faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Krisis Ekonomi Paman Sam

Perlu digaris bawahi bahwa krisis eksternal di negara paman sam sulit dicari korelasinya dengan krisis di Uni Eropa. Karena krisis hutang di paman sam dan di Uni Eropa sebetulnya krisis yang sudah terindikasi sejak lama yang sering disebut para ekonom sebagai ekonomi balon (bubble economy) yang sewaktu-waktu bisa meledak. Namun karena paman sam merupakan pasar terbesar bagi produk ekspor Uni Eropa dengan nilai ekspor tahun 2008 mencapai 368 milyar Dollar, maka kemungkinan itu memang ada, tapi hanya bersifat sementara. Pada tahun 2009, nilai ekspor Uni Eropa anjlok 22%,  tetapi kembali naik 13 % di tahun 2010. Data awal tahun 2011 menunjukan ekspor sudah kembali normal. Untuk tahun 2009, Yunani sendiri hanya mengekspor 1 milyar Dollar saja ke paman sam dan mengalami dampak yang relatif sama. Yang jelas, berkurangnya daya serap pasar paman sam akan melesukan produksi untuk ekspor yang bisa berdampak PHK di negara asal.

2. Pergeseran Sentra Produksi Global (Offshoring and Outsourcing)

Mahalnya ongkos produksi dan minimnya insentif dari Negara di Eropa, memaksa para produsen untuk memindahkan sentra produksinya ke lokasi yang lebih menguntungkan. Pilihan itu jatuh pada Negara berkembang dengan ongkosnya produksi rendah (upah dan energi murah), peraturan yang tidak ribet, pajak rendah serta insentif investasi asing yang menggiurkan. Keputusan ini memiliki konsekwensi terhadap ketersediaan lowongan kerja dalam negeri Uni Eropa sendiri. Hal ini juga terjadi dalam kasus paman sam. Dengan jumlah penduduk terbesar dunia, China yang waktu itu dipimpin Deng Xiao Ping sangat menyadari bahwa jumlah penduduk yang besar saja tidak cukup, mereka butuh modal dan investor asing untuk mentransfer modal dan teknologi. Untung bagi China, buntung bagi Negara asal investor. Terlihat sekarang, Setelah memiliki kedua-duanya yakni modal dan teknologi, China berusaha menjalankan strategi berikutnya, yaitu berinvestasi dengan bijak di semua lini dan sudut dunia guna mempertahankan supermasinya.

3. Kelangkaan Bahan Mentah

Efek berikutnya dari pergeseran sentra produksi tersebut adalah langkanya bahan mentah untuk produksi yang menyebabkan kenaikan harga yang tak tertahankan. Untuk mempertahankan pertumbuhan, China dan India mencari dan menimbun pasokan faktor-faktor produksi termasuk tanah jarang (rare earth), energi (batubara) dan baja. Kita bisa lihat kehadiran perusahaan China dan India di bidang energi, baja dan tambang di Indonesia. Negara Eropa yang tertinggal seperti yunani yang miskin bahan baku, kehilangan tempat kerja dan terlilit hutang pada dasarnya sudah boleh dikatakan pailit (default). Tetapi dipaksakan untuk tidak jatuh pailit. Karena kalau pailit, kewajiban hutangnya bisa saja dihapuskan. Mahalnya harga faktor produksi dan energi tentu berdampak kepada harga pokok produksi dan dengan dengan sendirinya mengurangi daya saing produk di tataran internasional.

Krisis Ekonomi Uni Eropa (Bagian I: Sebab Musabab Internal)

Kontributor: O.N.

Artikel bersambung ini ditulis sehubungan dengan krisis ekonomi di Uni Eropa yang masih berlangsung dan adanya pertanyaan bagus dan berbobot dari peminat kajian eropa sebagai berikut:

1. bima prasetio Says:Mei 7, 2011 pukul 11:27 am

“Bagaimana sih keadaan perekonomian yunani saat masuk ke UNI EROPA? bagaimana dengan GDP and tingkat ratio utang yunani saat masuk ke UE, apakah itu menjadi syarat utama bagi UE? kemudian kalo memang menjadi syarat UE? seberapa baikah perekonomian suatu negara yang ingin mengintegrasikan negaranya di UE?”

2. andreas Says: November 25, 2011 pukul 3:43 pm

”Terkait dengan krisis ekonomi dan krisis utang di negara negara uni eropa saat ini, apa akibat yang paling ekstrim yang mungkin terjadi (selain gagal bayar) esok hari ke depan? lalu, adakah langkah terbaik yang mungkin diambil untuk menuntaskan krisis ini tanpa membebani para negara negara pemberi bail-out? (selain penghematan anggaran dan bail-ou)”

Sebelum menjawab rentetan pertanyaan di atas, perlu kiranya kita bahas terlebih dahulu beberapa poin yang berpotensi sebagai faktor internal penyebab krisis di negara periferi Uni Eropa khususnya. Adapun faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daya saing yang lemah:

Sebelum suatu negara melepas jubah proteksi yang biasa digunakan untuk bertahan dalam masa sulit, selayaknya mereka sudah mengukur daya saing yang dimilikinya. Apakah faktor-faktor daya saing yang diperlukan dimiliki oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional? Karena integrasi ekonomi akan membawa suatau ekonomi (Negara) berhadapan dengan kekuatan ekonomi (Negara) lain dalam system yang terintegrasi tersebut. Alhasil, akan selalu ada yang kalah dan menang. Yang tidak mampu bersaing akan tereliminasi melalui hukum rimba mekanisme pasar. Karena konsumen adalah raja dan slogan “aku cinta produk dalam negeri” hilang ditelan hangar bingar dan hegemoni integrasi. Dampak nyata terhadap suatu ekonomi yang memiliki daya saing rendah dan nekat melepas jubah proteksi secara massif adalah tingkat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi mandek, rentan terkena resesi panjang dan rentan terjerat hutang karena akumulasi defisit anggaran. Daya saing dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi, diantaranya adalah kinerja ekonomi suatu negara termasuk kinerja ekspor, ketersedian sumber daya termasuk bahan baku, kepemilikan teknologi produksi serta produktifitas. Kesemuanya bermuara kepada tiga faktor yaitu efisiensi, inovasi dan sophistikasi (kecanggihan)

2. Tidak berjalanya fungsi kontrol fiskal yang dikenal sebagai pakta stabilitas dan pertumbuhan Uni Eropa:

Kegagalan dari fungsi kontrol ini disebabkan antara lain oleh beberapa sebab. Diantaranya adalah aturan main yang dikenakan adalah sama untuk semua Negara anggota yang notabene memiliki tingkat kekuatan ekonomi yang berbeda. Negara-negara tidak bisa memberikan respon cepat terhadap krisis karena semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dari pusat (Frankfurt dan Brussel). Banyak negara yang melanggar ketentuan kriteria Mastricht tapi tidak diberikan sangsi. Penetapan Kriteria Mastricht itu sendiri masih bisa diperdepatkan, apakah kriteria yang digunakan tersebut sudah teruji. Misal apakah ada jaminan bahwa negara yang memiliki ratio hutang dengan GDP yang kurang dari 60% akan memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah? Bisa jadi hutang yang banyak melebihi tingkat yang ditentukan tapi disalurkan pada investasi yang pro pertumbuhan dan pro peluang kerja justru akan dapat mencapai apa yang ditargetkan oleh pakta itu sendiri yakni stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah. Intinya adalah walaupun harus terpaksa berhutang, penggunaan hutang tersebutlah yang harus dikontrol. Apakah di korup? Apakah sudah digunakan secara efisien? Apakah sudah disalurkan kepada program-program yang pro pertumbuhan dan pro peluang kerja sehingga kemampuan negara debitur membayar kembali hutangnya lebih terjamin? Kurangnya kontrol dan lemahnya pemberian sangsi sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga krisis benar-benar membuka mata dunia.

3. Dana kohesi yang dikucurkan UE yang bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dari segi infrastruktur dan lapangan kerja terbukti tidak efektif mengatasi ketertinggalan daerah periferi :

Hal ini bisa disebabkan oleh dana yang dikucurkan terlalu sedikit atau memang sumber daya dan lokasi daerah tersebut tidak terlalu menggiurkan bagi investor untuk berinvestasi. Sehingga investsi  yang diharapkan mampu memompa pertumbuhan tidak kunjung datang meskipun dana perbaikan infrastruktur sudah digelontorkan.

Defisit Demokrasi Uni Eropa, Kritik

Kontributor: O.N.

Uni Eropa dikenal sebagai organisasi yang memiliki perkembangan dua dimensi yang paling pesat di ranah Regionalisme. Dari dimensi kwantitas UE berubah ukuran dari enam negara menjadi 27 negara anggota. Sedangkan dari dimensi formalitas, UE sudah hampir mendekati fase penyatuan politik menuju negara federal Eropa yang merupakan fase terakhir dari teori integrasi.

Adalah sangat memalukan jikalau dari segi kwalitas organisasi sebesar Uni Eropa gagal memberikan contoh terbaik bagi organisasi di belahan dunia lain seperti ASEAN. Dengan memperhatikan perkembangan Uni Eropa beberapa tahun belakangan ini, mencari tahu argumentasi yang ada dibalik kondisi di atas menjadi sangat menarik.

Argumentasi masih terdapatnya kekurangan Uni Eropa secara institusi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya legitimasi :

Ini dapat diketahui dari Eurobarometer dan rendahnya partisipasi rakyat dalam berbagai voting ataupun referendum di tingkat nasional. Nasionalisme rakyat masih mampu mengalahkan legitimasi UE sebagai lembaga.

2. Kurangnya transparansi :

Badan-badan UE seperti dewan menteri penuh dengan kerahasiaan (sbragia 1992; Hayes-Renshaw and Wallace 1995;  Franklin, van der Eijk, and Marsh 1996).

3. Kurangnya konsensus :

Berlawanan dengan ASEAN, UE menerapkan „qualified majority vote“ di banyak pengambilan keputusan penting yang diatur oleh anggota pemilih suara terbanyak sehingga tidak memungkinkan negara-negara kecil untuk menyuarakan kehendak.

4. Kurangnya akuntabilitas :

Badan UE seperti Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa serta badan peradilan Eropa tidak akuntabel dengan alasan bahwa mereka dibantu oleh tenaga ahli yang tidak dipilih langsung yang mengembangkan keahlian jauh dari suara rakyat. Parlemen Eropa sebagai lembaga supranasional utuh satu-satunya di UE yang orang-orangnya dipilih langsung tidak punya taring untuk menambal kekurangan-kekurangan.

5. Kurangnya perlindungan sosial :

Integrasi negatif mengarah kepada kondisi dimana negara anggota yang paling tinggi daya saingnya justru memiliki kebijakan sosial yang paling rendah. Kebijakan sosial di tingkat UE diyakini tidak akan mampu menyembuhkan turunya kesejahteraan di tingkat nasional. (Scharpf 1997b, 1999;  Streeck 1997; Held 1987).

Kesimpulan:

Tidak ada jalan lain bagi Uni Eropa selain memperbaiki segala kekurangan di atas dengan mereformasi dirinya sendiri ke dalam sebelum mereformasi lingkungan luarnya.

Perjanjian Bilateral Pertama Indonesia dan UE?

Kontributor: O.N.

Dari Kerjasama antar Blok ke Kerjasama Bilateral

Perubahan pendekatan UE terhadap negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan sudah sangat jelas. Dengan mandeknya perjanjian perdagangan bebas (PPB) antara dua blok “EU-ASEAN”, PPB dengan negara anggota ASEAN merupakan prioritas UE. FTA dengan Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philipina dan Thailand  akan menjadi prioritas utama UE yang diperkirakan akan rampung antara tahun 2009-2010. Duduknya Swedia sebagai presiden UE saat ini memiliki pengaruh terhadap arah kerjasama perdangan UE. Seperti dikemukakan duta besar Swedia di Vietnam bahwa PPB dengan Vietnam merupakan prioritas tiga besar negaranya. Keputusan UE untuk mengambil langkah kerjasama bilateral ketimbang antar blok diduga erat kaitanya dengan tidak adanya hasil yang ditelorkan pada putaran ke-7 pembicaraan PPN ”EU-ASEAN” di Kuala Lumpur Maret tahun ini. Sedangkan pembicaraan yang disetujui kedua belah pihak sudah dimulai sejak May 2007.

Kalau ditelaah alasan kebuntuan PPB antar blok ini, penyebab utamanya adalah adanya perbedaan konsep pendirian, pengambilan keputusan dan perkembangan kedua blok tersebut. Kalau UE merupakan integrasi tertutup, ASEAN merupakan integrasi terbuka. Dengan kata lain negara anggota mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian perdagangan di luar kerangka ASEAN. Perbedaan kedua adalah dari segi pengambilan keputusan. ASEAN mengenal yang namanya konsensus yang tidak jelas sedangkan UE tidak. UE mempunyai hirarki pengambilan keputusan yang lebih jelas dan efektif. Ketiga, dari segi kedaulatan anggota juga berbeda. ASEAN mengenal sebuah Traktat Amity dan Kerjasama. Prinsip dasar dari traktat ini adalah saling menghargai kedaulatan dan urusan dalam negeri semua Negara anggota. Walau UE juga menghargai urusan dalam negeri negara anggota, tapi hanya untuk urusan yang tidak diatur dalam traktat-traktat UE yang sudah diratifikasi. Artinya untuk banyak urusan, kedaulatan sudah dipindahkan ke Brussel, pusat administrasi UE. Untuk urusan perjanjian dagang dengan pihak luar misalnya, UE merupakan satu entitas politik. Menteri perdagangan dan luar egeri negara anggota tidak punya hak misalnya melakukan perjanjian dagang dengan negara non UE. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan supranasional yang tidak dimiliki oleh ASEAN. Perbedaan ke empat adalah dari segi fase integrasi. UE memilih langkah yang lebih teratur sesuai dengan fase-fase yang terukur dan revolusioner sedangkan ASEAN menempuh langkah yang bersifat anginan dan tidak mengikuti fase integrasi yang normal. Sebagai contoh, UE sudah melampaui fase pasar tunggal dimana daerah perbatasan (pabean) adalah satu, sedangkan ASEAN melalui fase yang berkutat pada penurunan tarif dan tidak mengindahkan konsep ”single market”. Namun demikian, ASEAN dan UE punya kesamaan visi bahwa dengan kerjasama regional lah perdamaian, keamanan dan pertumbuhan ekonomi kawasan dapat tercapai.

Analisa Kepentingan

Kepentingan UE

Dengan adanya liberalisasi bersaing yang digagas Paman Sam termasuk di kawasan ASEAN. PPB bilateral dengan berbagai bentuknya antara negara ketiga seperti Amerika, Jepang, China dan Korea Selatan dengan masing-masing negara anggota ASEAN, membuat UE yang didesak oleh pelaku usahanya merasa dirugikan kalau tidak secepat mungkin mengadakan PPB dengan ASEAN. Pemilihan PPB antar blok mungkin dianggap paling efisien pada awalnya, sehingga tujuh putaran pembicaraan sudah dilalui. Ibarat kata pepatah satu kali mendayung sepuluh negara terlampaui. Ternyata perkiraan politik UE meleset. Untuk saat ini, perbedaan yang diterangkan sebelumnya menjadikan PPB antar blok ”EU-ASEAN” menjadi tidak efektif ibarat menegakan benang basah. Pentingnya pasar ASEAN bagi produk-produk industri kelas dunia UE adalah alasan utama untuk mencari solusi cepat guna mencapai PPB UE dengan negara-negara ASEAN. Dengan adanya PPB dengan masing-masing negara ASEAN yang bersifat bilateral, UE akan gampang membidik negara berikutnya satu persatu. Hal ini logis, mengingat dampak domino dari liberalisasi bersaing sudah terbukti efektif. Walau hal ini tidak seefisien PPB antar blok, namun keefektifanya sudah jelas. Posisi pelaku usaha UE terutama yang mengekspor produknya ke ASEAN yang saat ini terdikriminasikan di pasar ASEAN akibat liberalisasi bersaing tadi diharapkan akan disetarakan dengan pelaku usaha negara saingan UE seperti China, Jepang, Paman Sam dan Korea Selatan.

Kepentingan Indonesia

Dengan surplus perdagangan yang dinikmati Indonesia terhadap UE sejak krisis keuangan melanda Asia tahun 1997-1998 lalu, Indonesia berkepentingan untuk menambah atau minimal mempertahankan surplus ini. Indonesia juga sangat berkepentingan dalam memberikan akses pasar bagi produk-produk unggulan bangsa secara komparatif. Hambatan-hambatan dagang terutama hambatan non tarif dan teknis perlu di inventarisir dan diperjuangkan solusinya dalam draft perjanjian dimaksud. Untuk investasi, UE merupakan investor peduli lingkungan yang patut dipertimbangkan sebagai alternatif dari investor dari paman sam, Jepang dan China yang kadang merusak kelestarian alam dan tidak memperhatikan masyarakat sekitar. Walau investasi asing belakangan mendapat kritikan dari para aktivis pengusung kemandirian bangsa dan perlindungan lingkungan hidup, Indonesia memang masih memerlukan ”FDI”. Tapi perlu dipertanyakan ”FDI” yang manakah? Yang perlu didukung adalah ”FDI” yang ramah lingkungan, berdampak sosial kemasyarakatan seperti pembukaan lapangan kerja massal terutama bagi angkatan muda dan menyumbang transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masukan bagi Indonesia

Dengan perundingan yang baru-baru ini diadakan di Yogyakarta yang membuahkan konsensus untuk penandatanganan persetujuan di bidang perjanjian kerjasama bilateral dengan istilah ”Partnership Cooperation Agreement (PCA)” yang dilaporkan telah selesai draftnya awal tahun 2008 lalu. Hanya pada saat mau ditandatangani, larangan terbang UE terhadap maskapai penerbangan Indonesia merubah niat pemerintah Indonesia untuk menandatangani “PCA”. Walaupun draft “PCA” kemungkinan sudah rampung (biasanya UE sudah menyiapkan draft lengkap sebelum maju ke perundingan). Hal-hal berikut ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia:

1. Perlunya ketelitian yang mengedepankan kepentingan Indonesia oleh para pakar yang dilibatkan dalam merundingkan point per point isi perjanjian. UE bukanlah pemain baru dalam menggarap draft kerjasama bilateral. Ini terlihat pada portofolio perjanjian yang sudah dirampungkan UE yang berjumlah 40 perjanjian lebih dengan negara ketiga dengan berbagai istilah yang dipakai. Sementara Indonesia adalah masih pemain baru dalam perjanjian bilateral. Salah satu kasus yang penting dipelajari pakar Indonesia adalah kasus perjanjian UE dengan Meksiko dan baru-baru ini dengan Philipina. Perjanjian ini memberikan keuntungan berlebih bagi UE ketimbang keuntungan berimbang. Hal ini akan terlihat dari defisit perdagangan yang diderita negara kecil pasca ditandatanganinya PPB ntara kedua pihak yang akan menuai kritikan dari masyarakat.
2. Melibatkan pihak swasta nasional dalam menyerap kepentingan lokal adalah jauh lebih penting ketimbang memberikan kepercayaan penuh kepada wakil pemerintah dan akademisi. Hal inilah yang dipraktekan Jepang dalam menegosiasikan perjanjian dangang bilateral. Transparansi kepada segenap masyarakat dalam hal bernegosiasi dengan  negara sebesar UE yang akan berdampak langsung kepada masyarakat luas nantinya sangat diperlukan dalam masa reformasi saat ini walau tidak akan berpengaruh terhadap hasil PEMILU 2009 ini.
3. Dari hasil penghitungan RCA Indonesia yang kami lakukan terlihat jelas bahwa Indonesia hanya memiliki daya saing lebih kuat dibanding negara ASEAN lain di sektor-sektor yang sarat bahan mentah alami seperti karet, energi, kelapa sawit, batu bara, biji cokelat, kopi dan teh yang sangat dibutuhkan Uni Eropa. Yang agak rawan dan berimbang adalah sektor-sektor yang menggunakan faktor tenaga kerja (”Labor Intensive Products”) seperti sepatu, pakaian dan kerajinan tangan. Untuk sektor ini, Indonesia bisa menuntut preferensi akses masuk lebih mengingat potensial keuntungan bagi pelaku usaha lokal di Indonesia. UE sendiri memiliki daya saing yang kuat di hampir semua lini produk kecuali produk-produk yang intensif menggunakan bahan baku alami seperti yang dimiliki Indonesia termasuk energi dan intensif tenaga kerja. UE merupakan juara dunia untuk produk-produk berteknologi tinggi yang sulit ditiru (”difficult imitable research oriented products”).
4. Karena UE dan Indonesia memiliki faktor produksi dan daya saing komparatif yang berbeda, maka dalam merumuskan PPB dengan UE, Indonesia harus memprioritaskan pembukaan akses pasar selebar-lebarnya untuk produk-produk yang sesuai dengan kekuatan dan daya saing Indonesia. Sebagai catatan, sektor jasa termasuk pelayanan publik masih sangat rawan bagi Indonesia, mengingat liberalisasi di bidang ini punya 2 sisi negatif dan positif. Dimana yang negatifnya lebih dominan disisi penyedia jasa lokal di Indonesia. Lagi-lagi penyedia jasa lokal seperti Ikatan Dokter Indonesia dll harus dilibatkan karena ini menyangkut pangsa pasar mereka yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia.
5. Kalau dilihat dari untung rugi yang diakibatkan dari kerjasama bilateral bagi negara berkembang, yang selalu dirugikan adalah pelaku bisnis di sektor yang diliberalisasi terutama yang masih memiliki daya saing rendah. Lain halnya dengan konsumen, konsumen hampir selalu diuntungkan dengan tersedianya banyak alternatif produk dan jasa di dalam negeri yang berdampak terhadap semakin tajamnya persaingan, peningkatan mutu produk dan jasa yang ditawarkan serta perang harga yang mengarah lepada turunya harga agregat.

Referensi:

Kirim email ke: kajianeropa@gmail.com

Empat Maskapai Penerbangan Indonesia Terbebas Larangan Terbang UE

Kontributor: O.N.

Uni Eropa akhirnya memberikan izin terbang bagi empat maskapai penerbangan Indonesia  ke zona terbang UE seiring dengan dikeluarkanya daftar terbaru pelarangan terbang per tanggal 14 Juli 2009 lalu yang dapat di download disini. Keempat maskapai tersebut adalah Garuda, Mandala, Airfast dan Ekspress Transportasi Antar Benua. Delegasi Uni Eropa di Jakarta meneyebutkan bahwa izin yang diberikan ini merupakan buah kerjasama teknis antara Indonesian dan UE 12 bulan belakangan ini. Artinya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UE telah mampu menyelesaikan sekaligus menjawab 121 masalah yang diidentifikasi oleh lembaga keamanan penerbangan dunia (ICAO) pada tahun 2007 lalu.

Kasus pelarangan terbang yang ditetapkan UE sedikit banyak memiliki dampak positif ditinjau dari sudut pandang kenyamanan dan keamanan terbang penumpang. Dampak positif tentu juga dapat dipetik bagi pemerintah Indonesia tentang perlu diperhatikannya hak konsumen, dalam hal ini penumpang. Dari segi standarisasi keamanan dan pengawasan, otoritas di Indonesia dan maskapai penerbangan sendiri juga tentunya banyak belajar dari kasus ini, mengingat ke tidak pedulian terhadap aspek keamanan dan rendahnya pengawasan dapat menimbulkan kerugian dari segi finansial dan nama baik bagi pemerintah sebagai pemegang saham maupun perusahaan maskapai itu sendiri belum lagi kerugian di sektor pariwisata nasional sebagai dampak sampingannya.

Sebelum adanya pelarangan, untuk Jerman, PT. Garuda Indonesia memiliki rute Jakarta-Frankfurt dengan frekwensi penerbangan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Semoga rute tersebut dapat direalisasikan secepat mungkin sehingga kerinduan dan kebanggaan naik Garuda Indonesia bagi WNI dan pelanggan asingnya dapat terobati. Satu harapan dari kami penumpang setia Garuda yang berada di bagian Utara Jerman bahwa peluang untuk membuka rute Jakarta-Hamburg dengan alternatif transit di Dubai dan Malaysia merupakan harapan yang layak dipertimbangkan. Selain tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Dubai dan Qatar, WNI yang bekerja dan belajar di Hamburg, Bremen dan Hannover juga merupakan pasar potensial yang selama ini diambil Emirates. Hamburg sebagai salah satu sentra logistik perdagangan internasional juga memiliki potensi penumpang asing yang bisa beralih ke Garuda untuk tujuan Dubai, Malaysia dan Indonesia dan sebaliknya. Riset pasar untuk rute ini layak mendapat perhatian PT. Garuda Indonesia.

Sumber: Berbagai sumber

Laporan Pandangan Mata Dari Hannover Messe

Kontributor: O.N.

Berikut adalah laporan pandangan mata di saat berkunjung pada pameran inovasi dan technology di Hannover. Pameran inovasi dan teknologi merupakan pameran terbesar dunia di sektornya. Areal dan jumlah hall yang besar sehingga memerlukan shuttle bus menjadikan Hannover Messe memang layak menjadi host untuk even sekaliber CEBIT ini. Pameran kali ini memilih Korea sebagai negara partner dengan slogan ”Make it Work”.

Pada Hall khusus inovasi di bidang energi terlihat dominasi Eropa di bidang energi terbarui, diantaranya energi bertenaga angin, solar module, dan biogas. Menurut informasi yang didapat dari penjaga stand solar module, harga alat termasuk instalasi untuk satu rumah tangga (biasanya di atas atap) akan memakan biaya lebih kurang 75 Juta Rupiah. Ini belum termasuk biaya personal dan baterai penyimpan energi. Solar module dengan harga investasi total yang kemungkinan bisa mencapai 100 juta Rupiah lebih ini diperkirakan akan memiliki nilai ekonomis 25 tahun. Dengan tingkat inflasi energi sekitar 10%, diperkirakan penginstalasian modul ini lebih hemat dibanding memakai listrik PLN, dengan catatan tidak ada gangguan teknis berat dan tambahan biaya besar selama masa garansi 25 tahun tersebut. Walaupun demikian, perhitungan yang lebih komprehensif patut untuk dipertimbangkan bagi yang serius mengkaji aspek ekonomis dari energi matahari.

Sedangkan untuk pembangkit energi berbasis biogas membutuhkan investasi antara 4,5 Milyar s/d 15 Milyar tergantung kapasitas dan kwalitas pembangkit yang ditawarkan. Untuk pasar Eropa, harga pokok biogas masih lebih mahal dibanding gas alam. Diantara faktor membengkaknya harga pokok adalah harga input yang bisa mencapai 10 ton bahan bio per harinya yang kalau di Eropa mayoritas memakai jagung. Mungkin kalau Indonesia bisa membuat sendiri pembangkit biogas skala besar untuk kota-kota besar yang sarat akan sampah bionya akan mampu bersaing dengan gas alam. Hal ini sekaligus bisa mengurangi permasalahan sampah khusus sampah bio dengan sarat pemisahan perlu dilakukan ditingkat sampah rumah tangga seperti dipraktekan Jepang, Jerman dan negara maju lain.

Asia yang didominasi Jepang, Korea, China dan India yang diantarnya menampilkan mobil listrik (toyota Jepang), Robot Eva3 dan Hubo (mungkin singkatan dari “Humanoid Robot”) yang benergi efisien (Paviliun Korea). Ekspose dari presenter menyatakan bahwa robot eva3 yang menyerupai wanita korea dan didandani komono Korea ini telah melakoni beberapa episode drama dan filem. Diantara fitur yang menarik yang ditampilkan pada hari terakhir pameran ini adalah kemampuannya meniru mimik seperti manusia termasuk ekspresi sedih, tertawa dan terkejut. Sedangkan Huba adalah robot yang mirip bikinan Honda dan Yamaha yang memiliki fitur istimewa seperti mempunyai jari yang lengkap yang bisa bergerak secara terpisah sehingga memungkinkan Huba untuk menggenggam benda dalam semua bentuk serta bersalaman.

Disini terlihat bahwa negara maju memang memiliki visi jangka pendek, menengah dan jangka panjang tentang inovasi khususnya energi. Meraup untung sebanyak-banyaknya dari perdagangan energi tak terbarui sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi masa paceklik energi kelak dengan menjadi pemasok utama teknologi energi terbarui. Sebuah visi guna mempertahankan supermasi. Sampai jumpa pada pameran berikut April tahun depan!

Pengkajian Ulang Konferensi Anti Rasisme Durban II

Kontributor : N.G.

Pengkajian Ulang Konferensi Anti Rasisme Durban II

Merupakan konferensi yang diselenggarakan PBB dengan tujuan menghindari adanya diskriminasi rasisme dan perbudakan di seluruh dunia. Konferensi yang menurut rencana akan diselenggarakan di Jenewa ini akan dihadiri oleh tidak kurang 160 negara. Sebagai pengkajian ulang dari konferensi Durban pertama di Afrika Selatan tahun 2001, konferensi ini kembali membahas dan memasukan Zionist sebagai agenda dan menampilkan presiden sebagai pembicara konferensi. Hal ini spontan menuai kritikan dari negara-negara barat termasuk negara pentolan Uni Eropa. Selain Australia, Kanada dan kemungkinan Paman Sam, negara-negara Uni Eropa yang berniat akan memboikot konferensi anti rasisme ini adalah Jerman, Belanda dan Italia. Alasan utamanya adalah menghindari ditelorkanya komunike bersama yang identik dengan konferensi yang pertama dimana pihak Zionist telah disudutkan. Pada konferensi pertama di Afrika Selatan Paman Sam dan Israel meninggalkan sidang sebagai pernyataan ketidak setujuan mereka atas kritikan pedas.

Sebagai negara-negara yang melabelkan diri sebagai promotor anti rasismeme, negara-negara barat untuk kasus ini berlaku sangat tidak konsisten. Konferensi yang diharapkan dapat menjadi pelopor dihapuskanya tindakan rasisme secara universal yang notabene disponsori oleh PBB sebagai organisasi international terbesar didunia kini menjadi acara yang menimbulkan kebingungan. Setiap kali individu atau kelompok yang mengkritik tindakan satu negara yang rasisme akan balik dituding sebagai rasisme alias maling teriak maling. Kalau sudah demikian halnya, tidak ubahnya dengan terperangkap dalam lingkaran setan. Mestinya, kritikan akan tindakan rasisme yang sudah jelas-jelas dilakukan mestinya diakui secara jantan dan perlu perjanjian mengikat bahwa pelanggaran ke depan akan berakibat fatal bagi negara yang bersangkutan. Minimal akan dikucilkan dari percaturan internasional.

Apa solusi dari kebingungan-kebingungan yang muncul dari sikap yang tindak konsisten dari negara-negara barat? Salah satunya adalah kembali kepada perlunya pendefinisian yang baku akan kosa kata-kosa kata universal seperti HAM, Rasisme, Terorisme dan lain sebagainya. Dengan adanya pendefinisian baku dan berlaku universal, maka tidak akan ada lagi pengecualian dalam mengkritik tindakan yang menentang nilai-nilai universal di atas. Pendefinisian ini bisa saja dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki kapasitas secara finansial dan kelembagaan. Masalah yang selama ini timbul adalah pihak yang bekepentingan atau yang terlibat cendrung lari pada saat definisi terminologi yang dipakai dibahas. Karena dengan adanya definisi yang baku, negara bersangkutan kemungkinan telah melakukan dan layak dicap sesuai dengan definisi yang ada. Disamping itu definisi tesebut akan menghalangi kebebasan bertindak semau gue yang menjadi ciri khas pergulatan politik luar negeri akhir-akhir ini.

Apakah negara-negara yang menolak konferensi ini ternyata rasisme? Jawabnya akan bermuara pada teori kepentingan yang sangat tergantung pada kontek kasusnya. Dengan kata lain suatu hal bisa dinegosiasikan sesuai dengan kepentingan atas kasus per kasus. Oportunis? Ya tentu, perlu dilihat untung dan ruginya baik itu bagi negara secara keseluruhan ataupun bagi para pemimpin negara (politisi) secara pribadi. Disini daya tawar suatu negara atau ideologi sangat menentukan. Daya tawar ini bisa berupa supermasi dalam bidang sumber daya alam tak tebarui, keahlian, finansial, militer serta diplomasi. Supermasi inilah yang kemudia disalahgunakan sehingga muncul ”Double Standard” di dunia politik internasional. Maka suatu negara harus mengetahui supermasi yang dimilikinya sebagai modal dalam mempertahankan kepentingan mendasar dan hak-haknya agar tidak diinjak-injak kepentingan lain di arena internasional. Akankah perlindungan atas kepentingan kecil salah satu negara anggota PBB dapat mengancam kepentingan internasional yang jauh lebih besar?