Peningkatan Hutang Luar Negeri Zona Euro Tak Tertahankan

Kontributor: O.N.

Walaupun kebijakan penghematan dengan jalan mengurangi anggaran program pemerintah sudah dijalankan, namun anehnya hutang luar negeri terus meningkat. Data terakhir menunjukan bahwa rasio hutang luar negeri terhadap GDP di negara Zona Euro sudah mencapai 92% (32% lebih tinggi dari syarat maksimum yang diperbolehkan kriteria Maastricht. Dari 17 negara yang masuk dalam negara anggota Zona Euro, hanya 2 negara yang berhasil menurunkan hutang luar negerinya yaitu Jerman dan Estonia.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak kurang dari 5 negara yang terkena parah krisis sudah di bail out guna menghindari kondisi default (gagal bayar). Perlu dicatat bahwa ada 2 kebijakan utama yang diterapkan untuk 5 negara terbut, yaitu pemotongan anggara belanja dan meningkatkan pajak. Namun kebijakan itu tidak mampu meredam krisis yang sudah berlangsung 1,5 tahun. Data terakhir menunjukan bahwa rata-rata tingkat pengangguran di Zona Euro sudah mencapat 12,2%.

Kalau kita telaah lebih dalam tentang dampak dari 2 kebijakan ini memang sangat kontra produktif. Penghematan belanja negara akan berdampak kepada penurunan uang beredar, loyonya konsumsi barang modal, terbatasnya lapangan kerja jangka pendek yang bisa dihasilkan seperti dalam pembangunan infastruktur yang membutuhkan tenaga kerja massif. Hal ini pada akhirnya akan bermuara pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ke 2 yaitu peningkatan pajak ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara agar negara mampu membayar hutang-hutangnya juga memiliki dampak yang kontra produktif terhadapa sektor riil. Yang justru harus dilakukan adalah sebaliknya, yaitu penurunan pajak yang memberikan insentif pajak kepada para pengusaha dan wirausahawan baru untuk lebih bergairah membuka lapangan kerja baru.

Kalau kita melakukan perbandingan dengan kebijakan Paman Sam dalam menanggulangi krisis, kebijakan yang diambil UE sangat bertolak belakang. Kalau kita simak pidato kenegaraan Obama di depan kongres („State of the Union“), diantara kebijakan yang dijanjikan akan dilakukan gedung putih adalah memprioritaskan kepada pembukaan lapangan kerja baru dengan pembangunan infrastruktur baru (seperti ribuan jembatan), menghimbau perusahaan multinasionalnya untuk pulang kampung, peluang yang sama bagi para imigran asing yang ahli di bidangnya, mendanai R & D untuk penelitian masa depan serta insentif pajak bagi para investor. Disamping itu Paman Sam tidak lupa meningkatkan kwalitas jaminan sosial bagi yang membutuhkan serta memperbaiki struktur pengupahan yang lebih adil. Hal ini merupakan strategi pro-poor dan pro growth yang komprehensif. Informasi terakhir dari lembaga Fed Paman Sam menyatakan akan menghentikan penyuntikan dana stimulus ke perekonomian yang setiap bulanya berjumlah 85 Milyar Dollar menimbulkan pertanyaan apakah dana stimulus sudah berhasil memperbaiki perekonomian atau justru sebaliknya tidak efektif? Atau ada kekhawatiran lain dari Fed tentang efek samping yang ditimbulkan penggelontoran stimulus yang ditalangi melalui penjualan surat berharga (MBS) ke lembaga keuangan? Yang jelas informasi penghentian program stimulus tersebut sudah berdampak terhadap pasar, termasuk lesunya indeks harga saham gabungan dan melemahnya Rupiah.

Kritik dan Saran: kajianeropa@gmail.com

Krisis Ekonomi Uni Eropa (Bagian I: Sebab Musabab Internal)

Kontributor: O.N.

Artikel bersambung ini ditulis sehubungan dengan krisis ekonomi di Uni Eropa yang masih berlangsung dan adanya pertanyaan bagus dan berbobot dari peminat kajian eropa sebagai berikut:

1. bima prasetio Says:Mei 7, 2011 pukul 11:27 am

“Bagaimana sih keadaan perekonomian yunani saat masuk ke UNI EROPA? bagaimana dengan GDP and tingkat ratio utang yunani saat masuk ke UE, apakah itu menjadi syarat utama bagi UE? kemudian kalo memang menjadi syarat UE? seberapa baikah perekonomian suatu negara yang ingin mengintegrasikan negaranya di UE?”

2. andreas Says: November 25, 2011 pukul 3:43 pm

”Terkait dengan krisis ekonomi dan krisis utang di negara negara uni eropa saat ini, apa akibat yang paling ekstrim yang mungkin terjadi (selain gagal bayar) esok hari ke depan? lalu, adakah langkah terbaik yang mungkin diambil untuk menuntaskan krisis ini tanpa membebani para negara negara pemberi bail-out? (selain penghematan anggaran dan bail-ou)”

Sebelum menjawab rentetan pertanyaan di atas, perlu kiranya kita bahas terlebih dahulu beberapa poin yang berpotensi sebagai faktor internal penyebab krisis di negara periferi Uni Eropa khususnya. Adapun faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daya saing yang lemah:

Sebelum suatu negara melepas jubah proteksi yang biasa digunakan untuk bertahan dalam masa sulit, selayaknya mereka sudah mengukur daya saing yang dimilikinya. Apakah faktor-faktor daya saing yang diperlukan dimiliki oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional? Karena integrasi ekonomi akan membawa suatau ekonomi (Negara) berhadapan dengan kekuatan ekonomi (Negara) lain dalam system yang terintegrasi tersebut. Alhasil, akan selalu ada yang kalah dan menang. Yang tidak mampu bersaing akan tereliminasi melalui hukum rimba mekanisme pasar. Karena konsumen adalah raja dan slogan “aku cinta produk dalam negeri” hilang ditelan hangar bingar dan hegemoni integrasi. Dampak nyata terhadap suatu ekonomi yang memiliki daya saing rendah dan nekat melepas jubah proteksi secara massif adalah tingkat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi mandek, rentan terkena resesi panjang dan rentan terjerat hutang karena akumulasi defisit anggaran. Daya saing dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi, diantaranya adalah kinerja ekonomi suatu negara termasuk kinerja ekspor, ketersedian sumber daya termasuk bahan baku, kepemilikan teknologi produksi serta produktifitas. Kesemuanya bermuara kepada tiga faktor yaitu efisiensi, inovasi dan sophistikasi (kecanggihan)

2. Tidak berjalanya fungsi kontrol fiskal yang dikenal sebagai pakta stabilitas dan pertumbuhan Uni Eropa:

Kegagalan dari fungsi kontrol ini disebabkan antara lain oleh beberapa sebab. Diantaranya adalah aturan main yang dikenakan adalah sama untuk semua Negara anggota yang notabene memiliki tingkat kekuatan ekonomi yang berbeda. Negara-negara tidak bisa memberikan respon cepat terhadap krisis karena semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dari pusat (Frankfurt dan Brussel). Banyak negara yang melanggar ketentuan kriteria Mastricht tapi tidak diberikan sangsi. Penetapan Kriteria Mastricht itu sendiri masih bisa diperdepatkan, apakah kriteria yang digunakan tersebut sudah teruji. Misal apakah ada jaminan bahwa negara yang memiliki ratio hutang dengan GDP yang kurang dari 60% akan memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah? Bisa jadi hutang yang banyak melebihi tingkat yang ditentukan tapi disalurkan pada investasi yang pro pertumbuhan dan pro peluang kerja justru akan dapat mencapai apa yang ditargetkan oleh pakta itu sendiri yakni stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah. Intinya adalah walaupun harus terpaksa berhutang, penggunaan hutang tersebutlah yang harus dikontrol. Apakah di korup? Apakah sudah digunakan secara efisien? Apakah sudah disalurkan kepada program-program yang pro pertumbuhan dan pro peluang kerja sehingga kemampuan negara debitur membayar kembali hutangnya lebih terjamin? Kurangnya kontrol dan lemahnya pemberian sangsi sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga krisis benar-benar membuka mata dunia.

3. Dana kohesi yang dikucurkan UE yang bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dari segi infrastruktur dan lapangan kerja terbukti tidak efektif mengatasi ketertinggalan daerah periferi :

Hal ini bisa disebabkan oleh dana yang dikucurkan terlalu sedikit atau memang sumber daya dan lokasi daerah tersebut tidak terlalu menggiurkan bagi investor untuk berinvestasi. Sehingga investsi  yang diharapkan mampu memompa pertumbuhan tidak kunjung datang meskipun dana perbaikan infrastruktur sudah digelontorkan.