Sosial

”Social Europe”

Keadaan sosial suatu bangsa (entitas) sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Harmonisasi di bidang ekonomi terutama pasar tunggal UE telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan antara yang beruntung (kaya/pusat kota) dan yang kurang beruntung (miskin/daerah tertinggal). Kebijakan ekonomi tidak mampu menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkan darinya seperti kesenjangan yang disebutkan di atas. Oleh sebab itu ”Social Europe” akhir-akhir ini menjadi topik yang populer.

Berikut ini adalah 10 usulan yang penting untuk dikaji dan diteliti dalam membicarakan kebijakan sosial di tingkat UE:

1. Agenda Lisbon (”Lisbon Agenda”):

Agenda Lisbon merupakan strategi yang diambil dalam rangka mengatasi mandeknya pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi lainya seperti peningkatan hutang luar negeri, inflasi, angka pengangguran dan meningkatnya biaya jaminan sosial akibat meningkatnya angkatan tua. Dua pilar dari strategi ini adalah membangunan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan meningkatkan produktifitas.

2. Koordinasi kebijakan fiskal dan upah

Ada dua aturan yang mengikat otoritas nasional dalam bidang ini yaitu kriteria maastricht dan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Untuk menciptakan lapangan kerja menuju ”full employment”, UE tentu saja membutuhkan koordinasi di bidang ketenagakerjaan dan kebijakan moneter.

3. Model kebijakan ekonomi dan sosial Eropa

Sebagaimana kita ketahui UE memiliki model sosial dan ekonomi yang beragam mulai dari model ”social market” ala Jerman hingga ”Flexicurity” nya Finlandia. Demikian juga dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan dari negara anggota juga berbeda. Bahkan di tingkat nasional pun terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial di tingkat daerah (daerah pusat-daerah tertinggal). Semua kesenjangan itu hanya dapat diatasi dengan menerapkan standar minimum yang harus dicapai di semua negara anggota ataupun daerah tertinggal tersebut.

4. Aturan yang melindungi kebijakan sosial negara anggota

Dampak dari pasar tunggal membuat pemerintah di negara anggota kehilangan arah dalam menata kebijakan sosialnya. Oleh karena itu perlu aturan yang menjamin peningkatan kekuatan negara anggota dalam mengatasi dampak tersebut dan sebagian dari kebjikan sosial seperti pendidikan dapat disentralisasi di Brussel.

5. Persaingan pajak

Pajak masih merupakan otoritas negara anggota. Adanya persaingan tingkat pajak pertambahan nilai yang berhubungan erat dengan iklim investasi dan kesejahteraan sosial dianggap mengganggu, sehingga ada ide untuk mengharmonisasi sistem perpajakan di UE. Diusulkan juga bahwa UE perlu memiliki sumber keungan sendiri terutama dari pajak perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di bidang teknologi dan industri.

6. Aturan main dan kontrol terhadap pasar modal Eropa

Dengan beragamnya perilaku investasi dianggap sebagai resiko yang potensial terhadap goncangan ekonomi, oleh karena itu perlu dibentuk di masa depan lembaga pengawas pasar modal di tingkat UE.

7. Pengawasan kebijakan sosial

Untuk menghindari kehancuran integrasi UE yang dapat ditimbulkan dari penciptaan pasar tunggal, kebijakan sosial di UE harus dimonitor. Tiga elemen yang ditawarkan adalah 1) penetapan standar sosial dan lingkungan minimum 2) mengevaluasi dampak dari hukum dan aturan yang dikeluarkan UE terhadap keadaan sosial di negara anggota 3) pembentukan mekanisme sangsi dan insentif terhadap pelanggaran atas indikator-indikator yang disepakati.

8. Demokrasi ekonomi

Penciptaan forum dialog sosial, perancangan hukum hubungan industri Eropa (kelanjutan dari arahan (“directive” ) yang dikeluarkan oleh dewan perburuhan Eropa) dan pendayagunaan komisi sosial dan ekonomi Eropa merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk mencipkan demokrasi ekonomi.

9. Solidaritas antara negara anggota

Kata kuncinya adalah program dana kohesi (”Cohesion Fund”). Program ini merupakan instrumen yang menjamin dikuranginya kesenjangan antara daerah tertinggal dan daerah pusat. Peningkatan produktifitas dan ketersediaan modal di daerah tertinggal lebih diutamakan dibanding pemberian subsidi yang sia-sia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan pertumbuhan sendiri (memberikan pancing bukan umpan).

10. Intensifikasi dan standarisasi kebijakan keimigrasian dan integrasi

Tantangan demografi di masa depan termasuk struktur penduduk yang bermasalah serta kebutuhan akan tenaga kerja berkwalitas adalah alasan perlunya intensifikasi dan standarisasi ini dilakukan di tingkat UE. Baru-baru ini UE menelorkan inisiatif untuk memberikan “Blue Card” bagi tenaga ahli asing dengan masa izin tinggal dan bekerja selama 3 tahun yang tentu bisa diperpanjang kemudian.

Akan adakah nanti sistem sosial Uni Eropa yang terpusat di Brussel? Mari kita tunggu tanggal mainya.


Kritikan dan saran kontak: kajianeropa@googlemail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s